Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 21776 results
Sort by: relevance publication year
Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia JOURNAL ARTICLE published 8 September 2019 in KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan |
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah JOURNAL ARTICLE published 30 January 2020 in JIHK |
ANALSIS KEWENANGAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH |
Tinjuan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Judicial Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah JOURNAL ARTICLE published 22 March 2022 in QISTIE |
MANAJEMEN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) JUNC TO UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAH JOURNAL ARTICLE published 1 October 2016 in JURNAL BUANA INFORMATIKA CBI |
STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA JOURNAL ARTICLE published 31 October 2021 in Limbago: Journal of Constitutional Law |
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram) JOURNAL ARTICLE published 30 November 2017 in Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi |
ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) JOURNAL ARTICLE published 1 May 2013 in Yustisia Jurnal Hukum |
TARAF SINKRONISASI HORIZONTAL PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JOURNAL ARTICLE published 2 August 2019 in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi |
Kolaborasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah POSTED CONTENT published |
KONTRUKSI YURIDIS BADAN USAHA MILIK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JOURNAL ARTICLE published 28 December 2019 in Legalitas: Jurnal Hukum |
KEWENANGAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENERIMA LAPORAN HASIL AUDIT BPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JOURNAL ARTICLE published 13 May 2017 in Hukum dan Masyarakat Madani |
TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JOURNAL ARTICLE published 18 December 2019 in PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik |
Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa JOURNAL ARTICLE published 2015 in PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) |
IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN OTONOM BARU DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JOURNAL ARTICLE published 31 December 2018 in Aktualita (Jurnal Hukum) |
Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah JOURNAL ARTICLE published 2015 in PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) |
KEDUDUKAN CAMAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JOURNAL ARTICLE published 1 May 2021 in Solusi |
Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 JOURNAL ARTICLE published 21 November 2018 in JURNAL USM LAW REVIEW |
Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah JOURNAL ARTICLE published 2015 in PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) |
Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah JOURNAL ARTICLE published 18 April 2023 in AHKAM |