KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JOURNAL ARTICLE published 2 December 2019 in Jurnal Dialektika Hukum

Authors: Alya Sadarati | Toto Kushartono | Aliesa Amanita

TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 18 December 2019 in PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik

Authors: Yunanto Bayuaji

Izin Pelaksanaan Usaha Penambangan Pasir dalam Wilayah Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2023 in Jurnal Hukum Tri Pantang

Authors: Erisa Pradika Prasada

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 2015 in PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Authors: William Sanjaya

Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 2015 in PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Authors: Fajri Nusyamsi

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 10 March 2015 in Jurnal Idea Hukum

Authors: Kartika Winkar Setya

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 10 March 2015 in Jurnal Idea Hukum

Authors: Kartika Winkar Setya

ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2022 in Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum

Authors: Dian Herlambang | Kamal Fahmi Kurnia

Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 27 October 2022 in Jurnal Hukum Sasana

Authors: Dedi Herdianto | Otih Handayani

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 2015 in PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Authors: Yusdianto Yusdianto

IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM DARI DAERAH KABUPATEN /KOTA KEPADA PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarat)

JOURNAL ARTICLE published 19 June 2019 in Aktualita (Jurnal Hukum)

Authors: Bambang Widya

KAJIAN YURIDIS TENTANG REGULASI PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA PERATURAN PELAKSANA (Studi Pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat)

JOURNAL ARTICLE published 4 July 2020 in PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM

Authors: Redin Redin

Studi Kebijakan Pengelolaan Guru Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan

JOURNAL ARTICLE published 29 February 2012 in Jurnal Ekonomi dan Pendidikan

Authors: - Suwandi

Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances

JOURNAL ARTICLE published 11 January 2023 in JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM

Authors: Ismiyanto Ismiyanto | Firstnandiar Glica Aini Suniaprily

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Sintang Kota)

JOURNAL ARTICLE published 4 July 2020 in PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM

Authors: Gadion Gadion

IMPLIKASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH TERHADAP KEUANGAN NEGARA DAN KEUA

JOURNAL ARTICLE published 16 June 2021 in Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara

Authors: Robby Alexander Sirait

Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 9 August 2023 in Jurnal Ilmu Hukum

Authors: Dodi Haryono | Gusliana HB | Zulwisman Zulwisman | Geofani Milthree Saragih

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 28 November 2020 in Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam

Kedudukan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 20 September 2023 in Jurnal Media Hukum

Authors: Universitas Tompotika Luwuk

Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2020 in JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi

Authors: Ramli Ramli